var id = "4d0a30a8662680ff2ba4d09f42c6c248802d345e"; class="archive tag tag-ancaman tag-32 no-slider content-r" layout='2'>

ancaman tagged posts

Ancaman Stabilitas Sistem uang

Kedua, sebagian besar kiriman masyarakat sekarang dikelola oleh sektor perbankan, khususnya bank sistemik, dan perlu dijaga keamanannya dari kemungkinan kekalahan bank. Pencegahan dan penanganan permasalahan pasar keuangan & lembaga jasa keuangan lain dilaksanakan oleh lembaga serasi dengan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang mengenai perbankan, perasuransian, pasar modal, tembusan utang negara, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Per-ekonomian, dan Bank Indonesia.

Di satu sisi, situasi itu takut-takut memulihkan perekonomian negara dari krisis. Namun pada sisi lain, kedaulatan per-ekonomian negara tersebut tergadai ke negara lain atau institusi keuangan internasional yang melepaskan pinjaman. Melalui kebijakan stimulus ini, perbankan juga mempunyai pergerakan yang lebih luas, sehingga pembentukan kredit terputus dapat terkendali dan mempermudah memberikan kredit baru menurut debiturnya. Perpanjangan program stimulus restrukturisasi ini juga diharapkan menjadi countercyclical dampak persebaran virus Corona, sehingga mampu mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, & mendukung pertumbuhan ekonomi.

Teras dan tujuan kajian tersebut adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam mendukung pemulihan ekonomi. Jadi kita terus siap siaga menahan seluruh kemungkinan akibat bahaya Covid 19. Di saat ekonomi runtuh, keuangan negara defisit, negara harus menyelenggarakan dana yang begitu raksasa untuk memulihkan ekonomi dibanding krisis. Mau tidak mau, otoritas negara terkait kudu mengajukan pinjaman luar negeri ke negara lain / lembaga keuangan internasional.

Penghargaan stimulus ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang terdampak penyebaran virus COVID-19, dikategorikan dalam hal ini debitur UMKM dan diterapkan beserta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya metode pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan patokan. Mekanisme koordinasi dalam kerangka menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan secara teratur dan efektif menjadi semakin penting setelah munculnya krisis keuangan global pada awal tahun 2008. Indonesia melanjutkan penyusunan dan penerapan kearifan strategis di berbagai unit area keuangan, termasuk mempersiapkan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagai landasan hukum bagi institusi untuk berkoordinasi dalam melestarikan dan menciptakan stabilitas bentuk keuangan. Undang-Undang ini melengkapi peraturan perundang-undangan yang sudah ada untuk pencegahan & penanganan krisis sistem uang, terutama untuk permasalahan nun tidak dapat ditangani sambil lembaga secara sendiri-sendiri sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Dari sisi moneter, BI melanjutkan kebijakan moneter dan makroprudensial yang longgar. Sepanjang triwulan III 2020, umat bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate(BI-7DRR) telah diturunkan sebesar 25bpsmenjadi 4, 00 persen.

OJK mengoptimalkan berbagai kebijakan dengan telah dikeluarkan untuk mengangkat upaya pemulihan ekonomi domestik dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan agar bisa menjadi katalis dalam menyelenggarakan roda perekonomian. Selain ini, reformasi di sektor jasa keuangan tetap dilakukan terutama di sektor pasar dana awal dan IKNB untuk memitigasi potensi risiko dan mereka berbagai tantangan ke menempel. Kendala kerangka dan limbung hukum yang tidak pasti, tidak sinkron, dan sedikit handal dalam menangani berbagai kemungkinan persoalan perbankan serta lembaga keuangan bukan bank yang berpotensi mengancam stabilitas sistem keuangan. Langkah ulasan perbaikan penanganan masalah kawasan keuangan serta penguatan suasana kerja stabilitas sistem keuangan perlu segera dilakukan dengan teliti dan hati-hati.

Daripada sisi moneter, BI kembali menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 4, 00 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3, 25 pembasuh tangan, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 4, 75 persen pada bulan Juli 2020. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal nun terjaga, dan sebagai sepak-terjang lanjutan untuk mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. BI juga menasihati bauran kebijakan dengan melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai nilai prima dan mekanisme pasar; menyandung pemulihan ekonomi nasional beserta lebih menekankan pada penguatan sinergi ekspansi moneter beserta akselerasi stimulus fiskal Pemerintah. Titik berat Undang-Undang ini terletak pada pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistemik sebagai bagian penting dari sistem keuangan. Meskipun demikian, pemantauan, pemeliharaan, dan penanganan permasalahan sistem keuangan dilakukan juga terhadap bidang fiskal, moneter, lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran. Pertama, permasalahan bank sistemik dapat menyebabkan gagalnya sistem pembayaran yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem keuangan secara efektif dan berdampak sinambung pada jalannya roda perekonomian.

Read More